manajemen keuangan pendidikan

MANAJEMEN DANA PENDIDIKAN

Oleh: Muhammad Ramadhan Yusuf Djalil

 (R&B)

1. Latar Belakang

Dari sekian sumber daya pendidikan uang merupakan salah satu yang memainkan peranan yang sangat penting,[1] hal ini dikarenakan oleh asumsi bahwa keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan,[2]  meskipun pendidikan tidak bisa dikatakan hanya bergantung pada uang (pendanaan), tapi tanpa didukung oleh pendanaan yang memadai maka proses belajar mengajar sulit diharapakan dapat berjalan secara efektif. Uang (pendanaan) dipandang ibarat bahan bakar dalam sistem kerja sebuah motor yang mati hidupnya ditentukan oleh ketersediaan bahan bakar itu sendiri. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya atau uang.

Uang dalam kaitannya dengan proses pendidikan, termasuk sumber daya yang sangat esensial dan sangat terbatas.[3] Atas dasar asumsi itulah, uang perlu dikelola (dimanage) dengan efektif dan efisien agar tidak menghambat upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa.

Pada dasarnya, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, pendidikan dipandang sebagai sektor public,[4] yang dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Manajemen pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen pembiayaan perusahaan yang berorientasi profit atau laba secara materi. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (non profit). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan.

Dengan kenyataan tersebut maka penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat dipungkiri lagi. Adapun persoalan yang berkaitan langsung dengan manajemen pembiayaan (pendanaan) pendidikan diantaranya meliputi sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan (tidak proporsional), tidak sesuai dengan visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis didalam rencana strategis lembaga pendidikan. Disatu sisi, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata kelola (manajemen) yang baik, sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih, transparan dan kredibel dari berbagai penyelewengan yang merugikan pendidikan itu sendiri.

Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam makalah ini penulis akan mengupas lebih jauh berkaitan dengan manajemen keuangan (dana) pendidikan. Yang meliputi: pengertian administrasi pembiayaan (dana) pendidikan, konsep dasar pembiayaan pendidikan, perencanaan pembiayaan pendidikan, pengawasan (pertanggung jawaban) pembiayaan pendidikan.

2. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan[5]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen artinya pengelolaan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, yang meliputi sumber pendapatan dana dan pengunaan dana pendidikan.[6] Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi[7] pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam referensi lain istilah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pendidikan juga dikenal dengan administrasi biaya pendidikan yang diartikan dengan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja dan dijalankan secara kontinu terhadap biaya (dana) operasional sekolah.[8] Dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya proses manajemen pendanaan pendidikan meliputi segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan (pengelolaan) sumber dana, penggunaan dana serta mencakup pertanggungjawaban pengunaan dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan.

Menurut Thomas H. Jones, sebagaimana yang dikutip oleh Abubakar dkk dalam bukunya Manajemen Pendidikan, Secara garis besar kegiatan (tahapan) yang ada dalam administrasi pembiayaan meliputi tiga hal yaitu:

1.      Perencanaan anggaran (budgeting), yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik.

2.      Pelaksanaan (implenmentation involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat.

3.      Evaluasi atau pertanggung jawaban (auditing), yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.[9]

Dengan demikian, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Secara umum kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi: penyusunan anggaran, pembiayaan, pemeriksaan, atau dengan kata lain bisa ditegaskan bahwa manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan,[10] pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah, sehingga dalam prosesnya dapat berjalan secara efektif dan terhindar dari berbagai penyalah gunaan yang berdampak pada terhambatnya proses pendidikan, sehingga tujuan pendidikan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Tanpa perencanaan yang matang, serta pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan disertai dengan pertanggung jawaban dengan baik, maka sulit diharapkan pendanaan pendidikan yang sumbernya terbatas akan mampu mendukung berjalannya proses pendidikan secara efektif.

3. Pembiayaan Pendidikan

Dalam pembahasan masalah pembiayaan pendidikan secara umum mencakup konsep dasar pembiayaan pendidikan, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan, penganggaran (penyusunan aggaran) dan fungsi penganggaran. Secara lebih rinci bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan

Menurut teori human capital, sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan di setiap Negara. Sumber daya manusia tidak semata-mata dianggap sebagai faktor produksi melainkan penggerak sistem produksi secara menyeluruh.[11]Investasi di bidang sumber daya manusia sangat menentukan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan rencana pembangunan suatu Negara. Hal ini juga berlaku dalam upaya menjalankan dan mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan.

Dalam realitasnya, Investasi tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun nonformal,[12] hal ini tidak terlepas dari asumsi bahwa dengan pendidikanlah sumber daya manusia itu bisa ditingkatkan, hal ini terlihat dalam salah satu tujuan pendidikan yaitu untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan anggaran atau pembiayaan untuk pendidikan, hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa anggaran pendidikan merupakan salah satu elemen penting untuk menunjang jalannya seluruh pelaksanaan pendidikan.[13]

Atas dasar pemikiran di atas, maka untuk mewujudkan pembiayaan pendidikan yang bisa menunjang tercapainya tujuan pendidikan yaitu meningkatkan mutu SDM maka pembiayaan pendidikan itu harus dimenej sebaik mungkin.[14]Dengan kata lain bisa ditegaskn bahwa, supaya berhasil manajemen pembiayaan pendidikan itu harus dijalankan secara efektif yaitu dengan menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (pertanggungjawaban).

Jadi secara konseptual, dalam manajemen pendanaan pendidikan langkah yang harus ditempuh adalah sama dengan manajemen secara umum yaitu membuat perencanaan penganggaran dana pendidikan, menjalankan setiap program yang telah direncanakan, serta mengawasi pelaksanaan setiap program penganggaran yang telah direncanakan, sehingga bisa dipertanggung jawabkan dengan baik sehingga penggunaan anggaran pendidikan terhindar dari penyelewengan-penyelewengan yang menghambat tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri yaitu meningkatkan SDM.

2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Dalam manajemen dana (keuangan) pendidikan, agar penggunaan anggaran bisa berjalan secara efektif maka harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut:

a.       Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.

b.      Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan.

c.       Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta disertai bukti penggunaannya.

Sementara itu menurut Nanang Fattah, secara umum prinsi-prinsip penggunaan dana pendidikan jika dikaitkan dengan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan adalah sebagai berikut:

a.       Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas disetiap lini pelaksana proses manjerial.

b.      Adanya sistem akuntansi yang jelas dan memadai dalam proses pelaksanan anggaran.

c.       Adanya dukungan dari setiap lini pelaksana proses manajerial dari tingkat paling atas sampai ketingkat paling bawah.[15]

Sedangkan jika ditinjau dari fungsi anggaran dana pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan program kerja lembaga, maka prinsip-prinsip anggaran yaitu sebagai berikut:

a.       Otorisasi (pelimpahan wewenang) oleh atasan kepada lini dibawahnya.

b.      Menyeluruh, penganggaran mencakup keseluruhan proses kegiatan (program), sehingga tidak terjadi kekurangan dana ketika program sedang dilaksanakan.

c.       Priodik, artinya jangka waktu untuk merealisasikan semua anggaran program dibatasi dengan jelas.

d.      Jelas, dan

e.       Transparan.[16]

Secara umum kesemua prinsip penggunaan anggaran dan keuangan pendidikan tidak terlepas dari terbatasnya anggaran pendidikan itu sendiri, sehingga dalam penggunaannya harus dikelola seefektif dan seefesien mungkin, dengan kata lain dengan anggaran yang ada harus diupayakan untuk bisa mencapai tujuan pendidikan secara maksimal.

3. Penganggaran (Penyusunan Aggaran)

Penganggaran merupakan proses penyusunan anggaran. Menurut Nanang Fattah penganggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk uang yang berguna sebagai acuan (pedoman) dalam jalannya proses kegiatan suatu lembaga dalam jangka waktu (periode) tertentu.[17]  Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.
Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif yang sangat fundamental untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi, dalam konteks pendanaan pendidikan maka melibatkan pimpinan satuan pendidikan itu sendiri yaitu kepala sekolah dan jajarannya. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau musyawarah antara pimpinan dengan bawahannya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Sebagai organisasi sektor public, maka penyusunan anggaran (pendanaan) pendidikan mempunyai fungsi lebih dari sekedar acuan pengalokasian dana, tetapi lebih daripada itu juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan dana public yang dikelolanya. Hasil akhir dari suatu musyawaran tentang rencana penganggaran tersebut merupakan suatu pernyataan tentang (rencana) pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.

4. Fungsi Penganggaran

Selain sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, penganggaran juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah.[18] Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci mengenai fungsi penganggaran dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan;

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, sehingga dengan fungsi ini lembaga bisa mengetahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Dimana semua kebijakan yang akan  dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana yang telah dianggarkan.

b. Pengendalian

Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, artinya dengan adanya perencanaan penganggaran maka lembaga dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan atau adanya pengunaan anggaran yang tidak proporsional yaitu tidak tepat guna dan tidak semestinya, sehingga merugikan proses pendidikan itu sendiri.

c. Alat koordinasi dan komunikasi

Selain kedua fungsi di atas, anggaran juga berfungsi sebagai alat koordinasi artinya dengan dokumen anggaran yang komperhensif maka setiap lembaga bisa mendeteksi dan mengkoordinir tugas apa saja yang harus dijalankan oleh unit-unit (bagian) lainnya.

d. Sebagai alat penilain kinerja.

Artinya anggaran bisa dijadikan sebagai barometer apakan suatu unit (bagian) telah bekerja sesuai dengan target atau tidak, hal ini dikarenakan dalam penyusunan perencanaan program kerja telah disesuaikan antara program yang dirancang dengan dana yang dibutuhkan, sehingga efektif atau tidaknya pelaksanaan program tersebut bisa diukur dari pemanfaatan dana.

e. Sebagai alat motivasi.

Fungsi motivasi ini akan berfungsi jika anggaran memenuhi sifat menantang tapi masih realistis (mungkin) untuk dipenuhi. Artinya suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dipenuhi, akan tetapi juga jangan terlalu rendah sehingga menjadi tidak menantang.

                  Dengan berbagai fungsi yang telah dijelaskan di atas jelaslah kiranya betapa pentingnya perencanaan anggaran (penganggaran) dalam jalannya proses manajemen pendanaan pendidikan, sehingga tanpa perencanaan anggaran yang matang bisa dikatakan sulit untuk mengharapkan pengelolaan keuangan pendidikan berjalan secara efektif dan efesien, sehingga akan berdampak pada terkendalanya pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri secara keseluruhan.

4. Bentuk-bentuk Pendanaan

Biaya Pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan.[19] Biaya pendidikan merupakan sumber daya yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan terdiri dari semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga ( yang dapat dihargakan dengan uang ).

Biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia serta modal kerja tetap. Biaya operasioanal meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai serta biaya pendidikan tak langsung berupa air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur dan sebagainya. Selain itu juga ada Biaya personal yang mencakup pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

5. Bentuk-Bentuk Pendanaan

Dalam sutu proses pengelolaan (manajemen) pembiayaan, terlebih dahulu harus memahami jenis-jenis biaya dalam istilah pembiayaan (pendanaan). Adapun jenis-jenis pendanaan tersebut berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Pendanaan  yang bersifat rutin

Pendanaan rutin di sekolah yaitu pendanaan yang dilakukan oleh sekolah sebagai lembaga yang dilakukan secara rutin dalam tenggat atau periode waktu tertentu, misalnya pengeluaran pelaksanaan proses belajar mengajar, pengeluaran tata usaha sekolah, pendanaan untuk pemeliharaan sarana/prasarana sekolah, pendanaan untuk menunjang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, administrasi, dan lain-lain.

2. Pendanaan yang bersifat tidak rutin

Pendanaan yang bersifat tidak rutin yaitu pendanaan yang dilakukan oleh sekolah hanya pada waktu tertentu tergantung kebutuhan dan tidak terjadwal secara periodik sebagaiman pendanaan rutin, misalnya: pembangunan gedung, pagar, lapangan dan lain-lain.

Sementara itu dalam referensi lain mengenai jenis-jenis anggaran dalam pendanaan pendidikan dapat diklasifikasikan yaitu sebagai berikut:[20]

1.      Anggaran butir per butir

Yang dimaksud dengan anggaran  butir-perbutir yaitu dalam bentuk anggaran ini setiap pengeluaran dikatagorikan berdasarkan jenis butir.[21] Antara lain yaitu gaji, upah, honor dikatagorikan menjadi satu, sementara itu anggaran untuk perlengkapan, material, sarana, dikatagorikan dalam satu butir tersendiri, dan lain-lain.

2.      Anggaran Program

Dalam bentuk anggaran program ini anggaran dikelompokkan (dihitung) berdasarkan jenis program.[22] Sehingga dengan bentuk anggaran program ini bisa diidentifikasikan biaya setiap program, dalam implementasisnya bisa dijelaskan bahwa pengelompokan anggaran menurut jenis ini dikelompokkan menurut sub program sebagai bagian dari program itu sendiri, dalam bentuk yang lebih kongkrit bisa dicontohkan yaitu: anggaran untuk penataran bidang studi yang mencakup gaji panitia, gaji penatar, konsumsi, sewa gedung, ATK dan lain-lain. Sementara itu program untuk alat bantu pembelajaran dikelompokkan menjadi satu kelompok tersendiri yang mencakup: Mistar, peta, bola dunia, busur derajat segitiga dan lain-lain.

3. Aggaran Berbasis Nol.

Anggaran berbasis nol yaitu jenis penganggaran dimana setiap anggaran (setiap program) dimulai dari nol di setiap tahun (periode) penganggaran.[23] Artinya dalam bentuk penganggaran seperti ini setiap program yang telah diadakan pada tahun anggaran sebelumnya tidak secara otomatis bisa dilanjutkan. Sehingga keberlanjutan suatu program pada tahun anggaran yang berbeda tergantung pada hasil evaluasi sejauh mana program tersebut berkontribusi untuk pencapaian tujuan pendidikan.

6. Sistem Pertanggungjawaban

Dalam sistem manajemen keuangan (pendanaan), pertanggungjawaban merupakan salah satu kegiatan sangat vital hal ini merupakan bentuk akuntabilitasi pengelolaan keuangan suatu lembaga, hal ini juga berlaku dalam konteks manajemen keuangan pendidikan. Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan, dalam manajemen keuangannya juga diadakan pertanggung jawaban, hal ini sesuai dengan prinsip dasarnya yaitu sekolah merupakan lembaga sektor publik yang pengelolaan keuangannya harus dipertanggungjawabkan seakuntabel mungkin kepada publik. Dalam implementasinya pertanggungjawaban dalam manajemen sekolah dilakukan setiap akhir tahun anggaran.[24] Dalam sistem manajemen keuangan lembaga pendidikan (sekolah), pada akhir tahun ajaran sekolah harus mempertanggungjawabkan setiap dana yang telah dikeluarkan selama tahun anggaran terkait, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, sehingga terhindar penyalahgunaan anggaran pendidikan. Pertanggung jawaban ini dilakukan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh steak holder pendidikan yang meliputi komponen sekolah, komponen masyarakat dan pemerintah daerah yang terkait.

Pertanggung jawaban adalah proses pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dilaksananakan sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran dana sesuai dengan perencanaan (proporsional), atau secara lebih rinci bisa ditegaskan bahwa, pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan mencakup seluruh penerimanan hingga pengeluaran dana pendidikan yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan proses pendidikan apakah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga sering diistilahkan dengan proses evaluasi.

7. Kesimpulan

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, penggunaan (pelaksanaan) dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan.

Secara umum kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi (1) Perencanaan anggaran (budgeting), yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik. (2) Pelaksanaan (implenmentation involves accounting), yaitu pengunaan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat. (3) Evaluasi atau pertanggung jawaban (auditing), yaitu proses penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat untuk pencapaian tujuan.

Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan pendidikan adalah sebagai berikut: hemat, terarah, terbuka, menyeluruh dan priodik. Adapun jenis-jenis pendanaan tersebut berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain: pendanaan  yang bersifat rutin, pendanaan yang bersifat tidak rutin. Sementara itu dalam referensi lain mengenai jenis-jenis anggaran dalam pendanaan pendidikan dapat diklasifikasikan yaitu anggaran butir per butir anggaran program, aggaran berbasis nol.

Pertanggung jawaban adalah proses pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dilaksananakan sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran dana sesuai dengan perencanaan (proporsional)

DAFTAR PUSTAKA

Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2009

 

---

[1]Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 255

[2]E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 47

[3]Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 255

[4] Ciri-ciri organisasi sector public adalah sebagai berikut:

a.       Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan secara financial;

b.       Dimiliki secara kolektif oleh public;

c.        Kepemilikan atas sumber daya tidak dapat diwujudkan dalam bentuk saham yang dapat diperdagangkan;

d.       Keputusan-keputusan (kebijakan) yang terkait dengan operasional didasarkan ats kesepakatan (consensus). Lihat: Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 258

[5]Biaya pendidikan adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk mendanai berbagai kegiatan pendidikan.

 Dana pendidikan adalah sumber daya  keuangan  yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelolapendidikan.

Sedangkanpendanaan  pendidikan  adalah  penyediaan  sumberdaya keuangan yang diperlukan  untuk  penyelenggaraan  dan  pengelolaan pendidikan.

[6]Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 256

[7] Menurut E. Mulyasa ada tiga tahapan dalam manajemen keuangan  pendidikan yaitu meliputi: perencanaan keuangan yaitu yang dengan istilah lain disebut dengan budgeting yang merupakan kegiatan mengkoordinasi semua dana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan sistematis, tahap yang ke-dua yaitu pelaksanaan anggaran (implementation) yang merupakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat pada proses perencanaan sebelumnya,  setelah tahapan perencanaan dan pelaksanaan dilakukan maka tahapan selanjutnya yaitu  Evaluasi yang merupakan proses evaluasi terladap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut lihat: E. Mulyasa, Manajemen Berbasis..., hal. 49

[8]Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal.160

[9]Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 257

[10] Perencanaan merupakan hal penting yang hendaknya ada dalam manajemen pendidikan secara umum, dan juga dalam manajemen keuangan, perencanaan sangat perlu jika tanpa ada perencanaan maka keberlangsungan pendidikan akan terkendala. Secara teoritis dan instruktif Allah memberikan arahan bahwa setiap orang beriman dan bertakwa hendaknya memperhatikan (perencanaan) hari esoknya, memperhataikan apa rencana yang akan dilakukan untuk hari esok (rencana penggunaan dana) merupakan inti adari perencanaan. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah.

$pkš‰r'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®?$# ©!$# öÝàZtFø9ur Ó§øÿtR $¨B ôMtB£‰s% 7‰tóÏ9 ( (#qà)¨?$#ur ©!$# 4 ¨bÎ) ©!$# 7ŽÎ7yz $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ÇÊÑÈ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.( QS.Al-Hasyr:18)

Dari ayat tersebut tersirat bahwa setiap orang hendaknya memperhatikan apa yang telah direncanakan untuk hari esoknya. Seorang manajer hendaknya memperhatikan perencanaan yang telah dibuatnya. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, manajemen pendanaan pendidikan perlu perencanaan dan setelah itu perlu memperhatikan apa yang telah direncanakannya (pelaksanaan dan pertanggung jawaban). Hal ini dapat dipahami bahwa pendidikan membutuhkan manajemen. Dan inti dari manajemen pada hakekatnya adalah perencanaan, tanpa perencanaan atau salah dalam merencanakan pendidikan akan berakibat buruk terhadap keberlangsungan pendidikan itu sendiri.

[11]Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hal.17

[12]Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Undang Undang No 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (11) dan Ayat (13).

[13]E. Mulyasa, Manajemen Berbasis..., Hal. 47

[14]Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal.257

[15] Nanang Fatah, Ekonomi dan…, hal. 49

[16] Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 260

[17]Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 258

[18] Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan…, hal. 49

[19] Harsono, Pembiyaan Pendidikan, Yogyakarta: Surayajaya Press , 2008, hal. 5

[20]Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 261

[21]Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen…, hal. 261-262

[22] Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hal. 146

[23] Sudarwan Danim, Visi Baru..., hal. 147

[24] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis…, hal. 177